Nama 
Email 
Kota 
Kode verifikasi  verification image, type it in the box
 
Pesan/Komentar 
Catatan: isi pesan maksimal 255 huruf.
 

Pengirim: yuel  - Kota: malinau - Tanggal: 13/3/2012
Tolong kirim kan TUPOKSI Provost Satpol PP. 
Email: yuelanto@gmail.com
Dari Administrator:
Uraian Tugas Provost Satpol PP, antara lain: 1. Memimpin dan mengendalikan anggota dalam rangka penegakan disiplin pegawai terutama pada Seksi Operasional dan Pengawasan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan teknis yang telah disepakati. 2. Membantu penegakan disiplin karyawan/karyawati Pemda dalam melaksanakan apel pagi, mentaati jam kerja dan upacara. 3. Melaksanakan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin di lingkungan Satpol PP  
Pengirim: yuel  - Kota: malinau - Tanggal: 13/3/2012
semoga sukses 
Email: yuelanto@gmail.com
Dari Administrator:
Makasih 
Pengirim: masyarakat  - Kota: lhoksumawe - Tanggal: 6/3/2012
pemerintah aceh dalam hal penerimaan satpol pp memang benar benar keterlaluan.2118 orang jadi penipuan korban perekrutan satpol pp.di iming iming dalam tempo 4 bulan sudah mendapat sk nyatanya sudah 3 tahun gak ada respon apa-apa.jumlah uang yang dipers dari para calon dari 7 jt. sampai dengan 20 jt. pihak polda sendiri diam membisu pura-pura tak tau 
Email: parijagai@yahoo.com
Dari Administrator:
Mencari pekerjaan saat ini susah Mas, jadi kalau ada iming-iming peluang walau dengan mengeluarkan biaya, akan banyak mendapat respon peminat, makanya sampai ribuan yang jadi korban, semoga masyarakat lebih waspada untuk tidak terkecoh, sebaiknya menempuh jalur hukum yang prosedural, karena selama ada bukti pasti akan mudah penyelesaian kasusnya. Tetap semangat! 
Pengirim: zahnas  - Kota: Mojokerto - Tanggal: 24/2/2012
Salam Praja Wibawa,...
Sebelumnya Selamat ultah untuk satpol pp kita yang ke 62,.menurut infonya si katanya diadakan di Mojokerto?ap btul pak,...
 
Email: zahnas.faza@gmail.com
Dari Administrator:
Mas Zahnas, Makasih, benar untuk HUT Satpol PP yang ke 62 diadakan terpusat di Mojokerto. Salam Praja Wibawa! 
Pengirim: M.Safri  - Kota: Lhokseumawe - Tanggal: 3/2/2012
Assalamualaikum wr wb
Salam Praja wibawa
saya mau tanya ne pak admin,bila kita membentuk Kompi di dalam Satuna Pol PP dan WH di kabupaten saya apakah melanggar ketentuan dan peraturan yang ada..? jumlah personil satpol-pp di kabupaten saya 211 orang dan ditambah personil Wilayatul Hisbah(polisi Syariah) 54 orang.
 
Email: edi_tex@yahoo.com
Dari Administrator:
Makasih Bapak M Safri telah berkunjung ke website kami. Pembentukan kompi maupun peleton pada Satuan Pol PP seperti di kantor kami bukan secara harafiah membentuk kompi maupun peleton seperti pada ABRI, tetapi merupakan jurus kegiatan untuk memudahkan operasional kita, jadi tidak bertentangan dengan undang-undang manapun, melainkan hanya memudahkan pengawasan, koordinasi dan evaluasi guna menunjang efektivitas kinerja kita. Sebagai contoh kami mempunyai 3 (tiga) peleton regu piket, masing-masing terdiri dari 13 orang, terdiri dari 1 komandan regu, 1 wakil komandan regu sebagai koordinator dan wakil koordinator regu piket serta 11 anggota, maka apabila para komandan baik Kasat, Kabid maupun Kasi ingin memberikan masukan, mengevaluasi atau meminta keterangan kejadian yang urgen pada saat piket, maka kami hanya memangggil danru atau wadanru sebagai penanggung jawab piket. demikian Bapak, Salam Praja Wibawa! 
Pengirim: mahfud  - Kota: Kuala simpang,Aceh Tamiang,ACEH - Tanggal: 2/2/2012
mohon maaf saya revisi pertanyaan, bukan pada PP no 40, tapi pada pemendagri no 40 tahun 2011di situ tidak dijelaskan tentang pembentukan danton dan danru sedangkan kami akan membentuk danton dan danru di kesatuan kami, apakah hal itu ada landasan hukumnya? mohon petunjuk
Terima Kasih 
Email: xz_bittle@yahoo.com
Dari Administrator:
Sdr Mahfud yang terhormat, memang struktur danton dan danru di Permen 40 tahun 2011 tidak ada, maaf saya ralat juga, tetapi di kantor kami dirasa perlu adanya danru pada kelompok-kelompok piket yang merupakan kebijakan agar kegiatan piket terkontrol dan ada yang bertanggung jawab. Di tempat kami ada 3 regu piket yang masing-masing beranggotakan 13 orang, dan masing-masing regu memiliki danru dan wadanru sebagai koordinator serta 11 orang anggota dengan jadwal kegiatan: piket, lepas piket dan siaga. Sedangkan danton dipilih secara insidentil pada kegiatan upacara besar yang melibatkan jajaran SKPD dan peserta di luar SKPD misalnya mahasiswa, siswa dan organisasi masyarakat yang membentuk barisan berupa peleton - peleton, dimana setiap peleton di komandani oleh personil Pol PP sebagai komandan peleton (danton) demi ketertiban dan kerapihan barisan. Sebagai tambahan Danru dan Wadanru serta Danto ditetapkan dengan SK Kasat. Terimakasih 
Pengirim: mahfud  - Kota: Kuala simpang,Aceh Tamiang,ACEH - Tanggal: 2/2/2012
Assalamualaikum..
Salam Praja
Langsung ke point aja ne admin, saya mau tanya apa landasan hukum jika kita membentuk danton dan danru, padahal pada PP.No.40 2011 untuk tipe B seperti kami, hanya ada tingkat kecamatan paling bawahnya pada struktur, nah dimana tingkat posisi danton dan danru ini, trims 
Email: xz_bittle@yahoo.com
Dari Administrator:
Sdr Mahfud yang terhormat, memang struktur danton dan danru di PP 40 tahun 2011 tidak ada, tetapi di kantor kami dirasa perlu adanya danru pada kelompok-kelompok piket yang merupakan kebijakan agar kegiatan piket terkontrol dan ada yang bertanggung jawab. Di tempat kami ada 3 regu piket yang masing-masing beranggotakan 13 orang, dan masing-masing regu memiliki danru dan wadanru sebagai koordinator serta 11 orang anggota dengan jadwal kegiatan: piket, lepas piket dan siaga. Sedangkan danton dipilih secara insidentil pada kegiatan upacara besar yang melibatkan jajaran SKPD dan peserta di luar SKPD misalnya mahasiswa, siswa dan organisasi masyarakat yang membentuk barisan berupa peleton - peleton, dimana setiap peleton di komandani oleh personil Pol PP sebagai komandan peleton (danton) demi ketertiban dan kerapihan barisan. Terimakasih 
Pengirim: fida hurasani  - Kota: tenggarong - Tanggal: 13/1/2012
lanjutkan 
Email: afefida@yahoo.co.id
Dari Administrator:
Ok, Salam Praja Wibawa! 
Pengirim: xxx  - Kota: ngalam - Tanggal: 7/1/2012
salam praj wibawa
trims balasannya...oh ya tertibkan donk pak orang2 yang dompleng sana dompleng sini/kata lain penjilat.....wow tu sangat mengganggu aktifitas praja lain,menurut saya lama lama akan merusak profesional satpol pp qt tercinta.....trimakasih 
Email: xxx@yahoo.go.id
Dari Administrator:
Maaf mas xxx, kita jadi nggak jelas maksud Saudara terutama yang anda katakan penjilat. Kami yakin semua praja sudah berusaha bekerja dengan baik walau memang banyak kekurangan karena sebagai manusia kita semua tak luput dari kekurangan, tapi sebaiknya kita awali dari diri sendiri untuk bekerja dengan baik dan menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan korps. 
Pengirim: yosep prianto  - Kota: kepanjen - Tanggal: 5/1/2012
Pak. saya salah satu staf yang ada di kec. ngajum ingin menanyakan bolehkah staf selain staf trantib ikut membantu kegiatan ketertiban dan keamanan diwilayahnya mengingat tenaga saya selalu dibutuhkan apabila ada kegiatan diwilayah saya, dan saya mempunyai dasar dibidang itu mengingat saya dulu pernah bekerja sebagai security diberbagai perusahaan dan kantor, disamping itu saya juga pernah mengikuti diklatlatram sewaktu kerja di Bandung tapi untuk sertifikat hilang dan terbakar sehingga saya malas untuk mengurus surat kehilangan dari kepolisian. oya ,pak mengenai pakaian satpol PP saya usaha sendiri mengingat itu juga untuk saya pribadi dan saya mohon petunjuk untuk penggunaan pangkat/gol. mulai dari gol.terbawah sampai gol tertinggi ( II/IV ) saya juga pernah menjadi anggota SAR .terimakasih,salam praja wibawa  
Email: ngajum@malangkab.go.id
Dari Administrator:
Pak Yosef, apabila anda sebagai staf kecamatan, dan potensi di bidang tramtibun, apakah tidak sebaiknya anda meminta atasan Saudara untuk mutasi ke seksi tramtib saja, karena pada dasarnya semua pekerjaan kita adalah atas dasar perintah pimpinan, dalam hal ini Camat atau Kasi di kecamatan. Namun pada dasarnya penertiban (misalnya PKL) oleh petugas kecamatan hanya bersifat persuasif saja tidak ada unsur penindakan, lain halnya untuk tugas - tugas pengamanan misalnya pada saat terjadi bencana dan sebagainya, kecamatan yang berada di wilayah bencana merupakan garis depan bersama Satuan Linmas di pedesaan dan kelurahan. Terimakasih. 
« Pertama | ‹ Sebelumnya |  1 2 3 4 5  ... 6 | Selanjutnya › | Terakhir »